Wednesday , November 21 2018
Home / Berita / Upah Buruh Bongkar Muat akan Distandardisasi Sesuai Kelas Pelabuhan

Upah Buruh Bongkar Muat akan Distandardisasi Sesuai Kelas Pelabuhan

Suaracargo.com, JAKARTA – Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) dan Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat  seluruh Indonesia (Inkop TKBM) menyiapkan formulasi standarisasi upah buruh pelabuhan.

Ketua Umum DPP Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia ndonesia (APBMI) HM Fuadi mengatakan, standarisasi itu mengacu pertimbangan pada operasional di masing-masing kelas pelabuhan, upah minimum propinsi, kesejahteraan dan keikutsertaan asuransi.

“Untuk itu APBMI menjajaki dengan Inkop TKBM agar masalah yang berkaitan dengan upah buruh pelabuhan ini bisa distandarisasikan demi terwujudnya kinerja layanan bongkar muat yang lebih baik,” ujarnya kepada Bisnis usai bertemu Pengurus Inkop TKBM di Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Fuadi mengatakan, buruh pelabuhan merupakan ujung tombak bagi layanan bongkar muat khususnya terhadap jenis kargo umum non peti kemas atau breakbulk.

“Selain sinergi dengan PT.Pelindo sebagai  pemegang BUP (badan usaha pelabuhan) ,perusahaan bongkar muat juga mesti menjaga sinergi dengan TKBM melalui peningkatan kompetensi buruh pelabuhan,” ucapnya.

Dia mengungkapkan upah buruh merupakan salah satu komponen terbesar dalam perhitungan tarif bongkar muat atau yang dikenal dengan istilah ongkos pelabuhan pemuatan dan ongkos pelabuhan tujuan (OPP/OPT).

“Sesuai peraturan dan perundang-undangan, hanya APBMI satu-satunya asosiasi bongkar muat yang terlibat dalam pembahasan dan penetapan tarif OPP/OPT di pelabuhan bersama asosiasi lainya seperti INSA, GINSI, dan ALFI,” paparnya.

Fuadi mengemukakan, saat ini APBMI sedang berjuang mendesak pemerintah dan Kemenhub untuk penyempurnaan PM 152/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat dari dan ke Kapal.

Pasalnya,imbuhnya, beleid itu berpotensi mengkerdilkan bahkan mematikan usaha bongkar muat anggota APBMI mengingat tidak adanya pengaturan wilayah kerja bongkar muat bagi pemegang izin badan usaha pelabuhan (BUP).

“Pengaturan wilayah kerja bongkar muat bagi BUP ini diperlukan agar tidak terjadi persaingan tak sehat antara BUP pemegang konsesi di pelabuhan dengan aktivitas perusahaan bongkar muat yang sudah eksisting di seluruh pelabuhan Indonesia,” ujar Fuadi.

Facebook Comments

About N

Check Also

Toyota dan Japan Tobacco Teken Perjanjian Lisensi Teknologi GRAS-Di DNA

Suaracargo.com, TOYOTA CITY Toyota Motor Corporation (Toyota) menandatangani perjanjian dengan Japan Tobacco Inc. (JT) untuk melisensikan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *